Kadis PUPR Kota Bengkulu, Hadiri Rapat Mediasi Masalah Pengerukan Tanah Antara Warga dan Perusahaan

140

DPUPR Kota Bengkulu – Rapat Mediasi dan penjelasan mengenai pengaduan Masyarakat Bumiayu atas kegiatan usaha pengerukan tanah di RT 18 Bumi Ayu yang dianggap mengganggu keamanan dan kenyamanan warga, Rapat ini langsung dipimpin oleh Asisten II Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan (Assiten II) Saipul Apandi dan dihadiri Kadis PUPR Noprisman, Kadis DLH Medy Pebriansyah Dinas Perhubungan serta Dinas Perkim, yang difasilitasi oleh Kecamatan Selebar Kelurahan Bumiayu, serta Polsek Selebar. Jumat (16/7/2021).

Kepala Dinas PUPR Kota Bengkulu Noprisman menjelaskan dari aspek teknis konstruksi jalan dengan memaparkan Undang – Undang No.38 Tahun 2004 Tentang Jalan pasal 63 BAB VIII Ketentuan Pidana,

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang
mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang
manfaat jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1),
dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas)
bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar
lima ratus juta rupiah).

(2) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang
mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik
jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dipidana
dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau denda
paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang
mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang
pengawasan jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat

(3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan
atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah).

(4) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan
penyelenggaraan jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 42, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau
denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(5) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan
pengusahaan jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima
belas miliar rupiah).

“Mediasi ini ingin mencari jalan tengah (solusi bersama), bukan ingin mencari apa penyebab terjadinya persoalan ini. Jika nanti masyarakat sudah menyampaikan tuntutannya, setelah itu kita berharap pihak yang bersangkutan untuk menyingkapi dengan baik,” ujarnya.

Rapat mediasi berjalan dengan damai dan lancar semua pihak berharap menghasilkan solusi terbaik bagi seluruh masyarakat terutama warga masyarakat RT 11, RT 13 dan RT 18 kelurahan Bumi Ayu.

Pewarta : Rahmads